BAB I

PENDAHULUAN

    1. LATAR BELAKANG

Secara historis Saudi Arabia dikenal sebagai salah satu negara muslim terbesar dan dikenal pula sebagai tempat awal mula Islam masuk. Ia juga merupakan salah satu negara di Dunia Islam yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji kaum Muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Arab Saudi. Karena itu perkembangan hukum Islam di Saudi Arabia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Sebagaimana yang dikatakan Joseph Schacht bahwa tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam.[1] Ini menunjukan bahwa hukum sebagai institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.

Pemerintah Saudi bermula dari bagian tengah semenanjung (jazirah) Arab yakni pada tahun 1750 M, ketika Muhammad bin Sa’ud bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab[2] bekerja sama untuk memurnikan agama Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Abdul Aziz Al Sa’ud atau Abdul Aziz Ibnu Su’ud dengan menyatukan seluruh wilayah Hijaz yang dulu dikuasai oleh Syarif Husain dengan Najd. Pada tahun 1902 Abdul Aziz menguasai Riyadh dari penguasa Al-Rashid, kemudian Al-Ahsa kemudian wilayah nejed antara tahun 1913-1926. Pada tanggal 8 Januari 1926, Abdul Aziz menjadi penguasa wilayah Najd. Dengan menandatangani perjanjian di Jeddah pada tanggal 20 Mei 1927 Arab Saudi menyatakan kemerdekaannya. Pada tahun 1936 wilayah itu diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian terbentuknya kerajaan Saudi Arabia, tidak terlepas dari kelahiran gerakan Wahabi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, (One could not have existed without the other) Sesuatu tidak dapat terwujud tanpa bantuan sesuatu yang lainnya.

Saudi Arabia merupakan Negara yang menggunakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. kepala negaranya adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi.[3] Bahkan Undang-Undang Asas yang digunakan sejak tahun 1992 menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan satu kerajaan yang diperintah oleh anak-anak dan cucu cicit Raja Abdul Aziz al Saud, dan Alqur’an merupakan perlembagaan negara itu, yang diperintah mengikuti undang-undang Islam (Syari’ah). Pengangkatan Raja tidak didasarkan pada pemilihan rakyat, karena itu pembentukan partai dan pemilihan umum dilarang. Sementara itu, Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman para sahabat, tabi’in dan tabi’it tabi’in terhadap Al-Quran dan Hadits.

Selain menggunakan sistem hukum syariat, hukum yang dilaksanakan pemerintah Saudi juga menerapkan peraturan-peraturan serta membangun lembaga-lembaga menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh syariat. Ini dirancang supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan melengkapinya, bukan malah menggantinya. Hasilnya adalah sebuah system hukum ganda, yang keseluruhannya berdasarkan syariat dan bersifat otonomi yang tidak terlepas dari syariat. Kemudian Negara Saudi Arabia juga dikenal sebagai Negara yang menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai dasar konstitusinya dengan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara. Hal-hal di atas berimplikasi pada penerapan hukum publik maupun hukum privat di Negara tersebut khususnya hukum keluarga.

Permasalahan dalam hukum keluarga biasanya tidak lepas dari masalah Pembatasan umur perkawinan, Kedudukan wali nikah, Pencatatan nikah dll. Dari permasalahan hukum keluarga di atas, masing-masing negara mempunyai pandangan yang berbeda dalam menetapkan hukumnya. Kondisi adat istiadat serta dominasi mazhab dan ideologi tertentu seringkali menjadi latar belakang untuk menentukan suatu peraturan hukum. Berkenaan dengan permasalahan di atas, makalah ini akan membahas mengenai hukum keluarga di Saudi Arabia berikut sistem hukum yang diterapkan di sana.

    1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam makalah ini penulis akan membahas seputar hukum keluarga di Saudi Arabia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana sejarah terbentuknya Kerajaan Saudi Arabia?
  2. Bagaimana Propile Hukum Saudi Arabia?
  3. Apa saja materi hukum keluarga di Saudi Arabia?

BAB II

PEMBAHASAN

    1. SEJARAH TERBENTUKNYA KERAJAAN SAUDI ARABIA

Saudi Arabia[4] sebelumnya dikenal menjadi dua bagian, yakni daerah Hijaz yang meliputi Pesisir Barat semenanjung Arab yang di dalamnya terdapat kota-kota diantaranya adalah Mekkah, Madinah dan Jeddah serta daerah gurun sampai pesisir timur semenanjung Arabia yang umumnya dihuni oleh suku-suku lokal Arab (Badui) dan kabilah-kabilah Arab lainnya.

Pada dasarnya, berdirinya kerajaan Arab Saudi tidak terlepas dari peran dua tokoh utama yaitu Muhammad ibn al-Alwahhab dan Muhammad ibn Su’ud. Kedua tokoh inilah yang menjadi pondasi berdirinya kerajaan Arab saudi. Seperti kerajaan-kerajaan lain sebelumnya, kerajaan Arab Saudi pun mengalami pasang-surut antara masa-masa kejayaan dan kehancuran.

Sejarah modern Saudi Arabia dimulai dari kebangkitan gerakan Muwahhidun pada pertengahan abad ke-18. Gerakan Muwahhidun[5] adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini didirikan oleh Muhammad Ibn Abd al-Wahhab dari Najd yang wafat pada tahun 1792. Pada mulanya Muhammad ibn Abd al-Wahhab memulai dakwahnya di Uyaynah dengan cara lemah lembut. Akan tetapi, tidak lama kemudian ia mendapat tantangan dari masyarakat dan akhirnya dia pindah ke Dira’iah. Tantangan ini muncul karena ternyata kemudian ia keras dalam melaksanakan dakwahnya yang telah mengusik keyakinan yang selama ini telah melekat dalam kehidupan umat Islam.

Keadaan di Dira’iah pada waktu itu tidak menentu. Masyarakat hidup bersuku-suku dan antara satu suku dengan suku lainnya hidup saling bermusuhan. Pembunuhan, perampasan, dan perampokan antar suku merupakan hal biasa, dalam kondisi yang seperti ini, kehadiran Muhammad ibn al-Wahhab disambut oleh Muhammad ibn Sa’ud, penguasa Dira’iah pada saat itu. Keduanya berhasil menjalin satu ikatan perjanjian dan sepakat akan mempertahankan agama yang benar, memerangi bid’ah, serta menyiarkan dakwahnya ke suluruh Jazirah Arab, dengan lisan terhadap yang menerima dan dengan pedang terhadap yang menolak.[6] Ibn Saud berjanji akan melindungi Muhammad ibn Abd al-Wahhab dari serangan musuh, sementara Muhammad ibn Abd al-Wahhab akan membantu Ibn Saud dalam mengembangkan kekuasaannya. Persekutuan antara visi spiritual dengan ambisi kekuasaan tersebut menghasilkan gerakan religi –politis yang gemilang dengan merebut dan menguasai Arab tengah dan Teluk persia pada akhir abad ke-18.[7]

Pada tahun 1802 mereka menyerang Karbela dan menghancurkan kuburan Husein yang merupakan kiblat golongan syi’ah. Tahun 1803 mereka menduduki Mekkah dan pada tahun berikutnya mereka memasuki Madinah. Pada tahun 1805 mereka melanjutkan penyerangannya ke Syiria dan Irak, dan meluaskan wilayahnya mulai dari Palmyra sampai ke Oman.[8]

Keberhasilan mereka ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Turki Usmani di Istanbul. Sehingga pada tahun 1813 atas instruksi Sultan Mahmud II memerintahkan Muhammad Ali, Gubernur Mesir saat itu, untuk mematahkan gerakan Wahabi. Dengan mengirim satu ekspedisi dibawah pimpinan panglima Tusun, Putra Muhammad Ali, namun ekspedisi ini dapat dipatahkan oleh Wahabi. Beberapa tahun kemudian diberangakatkan ekspedisi kedua, dan Muhammad Ali sendiri turut di dalamnya. Dengan dibantu putranya, Ibrahim Pasya, ia berhasil memukul mundur kaum Wahabi. Makkah dan Madinah mereka rebut kembali.[9] Peristiwa ini menandai runtuhnya kekuatan keluarga Sa’ud periode pertama.

Dinasti Sa’ud yang kedua dimulai sejak Turki ibn ‘Abdillah berkuasa di Riyadh pada tahun 1824.[10] Akan tetapi kekuasaan mereka hanya meliputi Jazirah Arab. Tahun 1834 M Turlki terbunuh dan digantikan oleh Faisal. Setelah Faisal meninggal, suasana di Jazirah Arab menjadi kacau, para kepala suku Arab mengambil alih kepemimpinan di daerah-daerah, dan keluarga Faisal terpaksa mengungsi ke Kuwait. Dengan demikian, kekuasaan Dinasti Ibn Sa’ud berakhir untuk yang kedua kalinya di Jazirah Arab.[11]

Periode ketiga merupakan periode kebangkitan kembali kerajaan Ibn Sa’ud dengan bangunnya Abd Aziz ibn Abd Rahman al-Faisal al-Sa’ud dari pengungsiannya (1880-1993 M). dan pada tahun 1901 berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya dengan mengusai Riyad yang merupakan ibu kota bersejarah kerajaan. Pada tahun 1921 ia menjatuhkan dinasti Rasyid, dan tahun 1924 ia berhasil menguasai Mekkah, sedangkan Madinah dan Jeddah ditaklukkannya pada akhir tahun 1925. Dengan demikian, seluruh Hijaz kembali ke tangan Dinasti Sa’ud, dan sesudah itu mereka mengubah bentuk negaranya menjadi Kerajaan Arab Saudi (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sa’udiyah), dan rajanya yang pertama adalah Abd Aziz.[12] Sampai saat ini Saudi Arabia tetap berbentuk kerajaan, dan paham Wahabi juga tetap kuat di sana.

    1. PROPIL HUKUM SAUDI ARABIA

Setelah Raja Abd Aziz menyatukan seluruh wilayah yang luas ke dalam sebuah negara modern yang kuat yang dikenal dengan nama Kerajaan Saudi Arabia. Penyatuan dengan nama ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan dimulainya fase baru bagi sejarah kerajaan Saudi Arabia. Bentuk pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia yaitu kerajaan berkostitusi dengan kepala Negara Raja dan kepala pemerintahan perdana menteri. Negara Arab Saudi beribu kota Riyadh. Raja memegang fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Raja juga mempunyai hak istimewa untuk membentuk dan membubarkan dewan menteri. Calon anggota dewan menteri harus bersumpah setia kepada raja sebelum diangkat. Kendati dewan menteri sebenarnya bertanggung jawab atas masalah pemerintahan, Badan ini juga menjadi badan legislatif. Dengan demikian Saudi Arabia menggunakan sistim pemirintahan Monarki. Kabinet bersama raja merupakan kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam negara.

Tahir Mahmood mengkategorikan Saudi Arabia pada negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara tradisional, dimana hukum Islam tidak beranjak menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai hukum Islam di Saudi Arabia, bukan berarti Saudi Arabia anti kepada Undang-Undang yang bersifat tertulis. Dengan demikian, memperjelas persoalan ini berikut penulis mengurai sedikit tentang sejarah hukum Saudi Arabia.

      1. Sejarah Hukum

Sebagaimana yang telah di uaraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hukum yang berlaku di Saudi Arabia adalah hukum yang berdasarkan Syariat Islam dalam segala sendi kehidupan. Dengan mazhab Hambali sebagai mazhab resmi. Pada dasarnya sejarah hukum Islam itu lahir tidak terlepas dari agama Islam itu sendiri, yaitu sejak masa kenabian Muhammad Saw. Dan wujud hukum Islam itu bersumber dari al-Qur’an dan hadits Nabi serta praktek atau sunnah Nabi sendiri.

Berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga di dunia Islam, menurut Tahir Mahmood[13] bahwa Negara-negara Islam yang berpenduduk muslim dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, salah satunya adalah Negara Saudi Arabia. Negara tersebut termasuk dalam Negara-negara yang mengikuti atau memberlakukan hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik tradisional diberlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun-temurun, tidak pernah berubah dan tidak pernah pula terkodifikasi hingga masa sekarang ini. Di Saudi Arabia konstitusinya memerintahkan supaya semua legislasi harus merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah, dalam penerapan hukum termasuk hukum keluarga di dalamnya. System hukum legal tradisionalnya merujuk pada aliran mazhab Hanbali.

      1. Status Konstitusional

Saudi Arabia tidak memiliki konstitusi formal. Kebanyakan dasar-dasar konstitusional kerajaan terhimpun dalam Nizham Majlis al-Wuzara’ (Undang-undang Dewan Menteri). Undang-undang Dewan menteri ini telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Raja Faisal dari tahun 1959 sampai 1960 berusaha serius untuk menciptakan sebuah konstitusi baru Saudi Arabia, tetapi belum berhasil. Dalam masa pemerintahannya (1964-1975), Faisal banyak melakukan perubahan, antara lain mendirikan Kementerian Kehakiman (wizarah al-‘Adl) pada tahun 1970 sebagai induk kekuasaan yudikatif.

Dalam masa pemerintahan Raja Khalid ibn Abd al-Aziz (1975-1982) pengganti Faisal juga ada upaya untuk membuat sebuah konstitusi baru. Melalui berbagai musyawarah, Raja Fahd ibn Abd al-Aziz (1982-2005) melanjutkan upaya pembaharuan konstitusi. Pada tanggal 27 sya’ban 1412 H, fahd menerbitkan Al-Marsum al-Malaki (titah Raja) No. A/90 tentang basic Law of Government yang terdiri dari sembilan Bab dan 83 pasal. Kedelapan bab tersebut adalah mengenai (1) Prinsip-prinsip umum (2) sistem Pemerintahan, (3) Nilai-nilai masyarakat Saudi, (4) Prinsip-prinsip ekonomi, (5) Hak dan Kewajiban, (6) Kekuasaan Negara, (7) Urusan Keuangan, (8) Lembaga Audit, dan (9) Penutup.

Basic Low of Government tak ubahnya sebuah konstitusi. Pada pasal 1 Bab I menyatakatan:

“Kerajaan Saudi Arabia adalah sebuah Negara Islam berdaulat. Agamanya Islam. Konstitusinya adalah kitab Allah, al-Qur’an al-Karim dan sunnah Nabi Muuhammad SAW, bahasa Arab adalah bahasa kerajaan. Kota Riyad menjadi ibu kota negara”.[14]

Dengan demikian hirarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi adalah Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Hukum Dasar dan  Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Dekrit Raja merupakan peringkat kempat. Ketiga jenis pertauran perundang-undangan tersebut harus sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah.

Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari’ah. Berdasarkan peringkat hierarki terebut, maka sumber penggalian hukum Arab Saudi adalah 1) Wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasulullah), dan 2) ijtihad.

      1. Sistem peradilan

Sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia, di wilayah ini terdapat tiga jenis peradilan. Pertama di wilayah Hijaz yang mempunyai sistem yang lebih baik dibanding dengan wilayah-wilayah lain.[15] Kedua di wilayah Najed (sekitar Riyad) mengikuti sistem tradisional turun temurun berdasarkan tradisi yang berlaku. Sistem ini tidak pernah mengalami pembaharuan. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Hakim dan Amir (raja atau keturunan yang menjadi penguasa) untuk kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, di luar dua wilayah di atas, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kebiasaan di kabilah-kabilah tertentu yang lebih bersifat arbritase (tahkim).[16]

Setelah kerajaan Saudi Arabia berdiri, ketiga sistem di atas dihapus berdasarkan titah Raja (al-Marsum al-Malaki) tanggal 4 Shafar 1346H/1927 M. maka semua peradilan dirombak menjadi satu sistem.

Pada masa awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia, mula-mula peradilan berhubungan lansung dengan raja.[17] Rajalah yang mensupervisi peradilan dan putusan-putusan penting diserahkan kepadanya. Tetapi kemudian ia mendelegasikan kewenangan ini secara bertahap kepada hakim-hakim khusus serta membentuk badan-badan yang dibutuhkan dibawah supervisi Raja. Pengaturan peradilan menjadi semakin rapih, khususnya ketika raja Faisal mendirikan Kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970.

Di Saudi Arabia, terdapat sebuah badan yang berwenang membuat segala peraturan demi ketertiban masyarakat. Beberapa peraturan tertentu dibuat dengan Dekrit Raja yang bertindak tidak saja sebagai pelaksana Eksekutif tetapi sekaligus juga pembuat Undang-undang. Seperti yang terlihat pada pasal 24 titah raja menyatakan bahwa Peradilan di Saudi Arabia terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu Peradilan Segera (al-mahakim al-musta’jilah), Peradilan Syar’iyah (al-mahakim asy-syar’iyyah) dan Badan Pengawas Peradilan (Hay’ah al-Muraqabah al-Qadha’iyyah).[18] Sesuai dengan peraturan baru ini, maka dibentuk tiga peradilan di Jeddah, Makkah dan Madinah. Sedangkan kota-kota yang lain mempunyai sistem tersendiri yang juga diatur dengan peraturan tersendiri.

Peradilan segera (al-mamhakim al-mus’jilah) mempunyai kewenangan dalam bidang perdata dan pidana. Kewenangan pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, qishash, pelanggaran ta’zir tertentu dan hudud. Kewenangan perdata menyangkut masalah keuangan yang tidak lebih dari 300 riyal dan putusannya tidak bisa dibanding kecuali putusan yang menyalahi nushush (teks agama) dan ijma (konsensus ahli hukum Islam).

Sedangkan pengadilan syar’iah menangani selain wewenang peradilan segera dalam berbagai bidang sesuai kompetensinya. Putusan diberikan berdasarkan ijma’. Sementara perkara pidana berat seperti hukum potong tangan dan hukuman mati mengharuskan sidang pleno peradilan.

Sedangkan Badan Pengawas Peradilan (Hay’ah al-Muraqabah al-Qadha’iyyah) berpusat di Makkah dinamakan juga sebagai Peradilan syari’at Agung (al-Mahkamah asy-Syar’iyyah al-Qubra) dan terdiri dari tiga hakim. Ini merupakan peradilan banding untuk peradilan yang ada di bawahnya dan sekaligus mengendalikan administrasi dan pengawasan peradilan. Selain itu, Peradilan Syari’at Agung juga menerbitkan fatwa-fatwa yang dimintakan kepadanya, mengawasi pendidikan dan kurikulum pendidikan serta supervisi terhadap lembaga-lembaga Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.[19]

    1. MATERI HUKUM KELUARGA SAUDI ARABIA

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang Qodhi mengepalai badan Pengadilan. Kekuasaan seorang Qadhi hanya terbatas pada persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Syariah. Kalau kasusnya menyangkut pada peraturan yang diundangkan dengan dekrit Raja, maka yang berhak mengadili bukan Qadhi, melainkan Gubernur atau kepala daerah setempat.[20]

Di Negara-negara yang hukum perkawinannya masih Uncodified Law, sebagaimana telah disinggung di muka, maka hukum perkawinannya didasarkan pada kitab-kitab fiqh mazhab yang dianutnya. Dalam hal ini Saudi Arabia hukum perkawinannya sesuai dengan mazhab Hambali, yaitu pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengannya seperti halnya talak dan Rujuk pada umumnya ditangani oleh para Ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang dalam menangani masalah keagamaan umat Islam.

      1. Perwalian Pernikahan

Mengenai perwalian dalam pernikahan, kalau merujuk kepada Mazhab Hambali, maka Wali dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, bahkan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik atas izin walinya ataupun tidak, demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya fasid, kalaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan.[21]

      1. Usia Pernikahan

Saudi Arabia tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak di tetapkannya Undang-Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyaah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, dimana mayoritas mereka bermazhab Imam Hambali.

      1. Poligami

Begitu pula dengan masalah poigami, Saudi Arabia tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan atapun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami. Poligami diperbolehkan untuk pria tetapi terbatas pada empat istri pada satu waktu.

      1. Perceraian

Pria memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka tanpa perlu dasar hukum. Perceraian adalah efektif dengan segera. Istri bercerai dapat mengklaim dukungan keuangan untuk jangka waktu empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya. Seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya. Dalam praktek, sangat sulit bagi seorang wanita Saudi untuk mendapatkan perceraian pengadilan.

      1. Hak asuh anak dan perwalian

Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang diserahi tanggung jawab atas anak tersebut.

      1. Perjanjian Perkawinan

Dalam Islam, seorang wanita diperbolehkan untuk mengajukan syarat atau perjanjian pernikahannnya selama tidak melanggar ajaran Islam. Dia kemudian berhak atas suatu “perceraian bersyarat” jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Hasil dari perceraian tersebut dianggap final dan seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya selama tiga bulan masa ‘iddah. Selama waktu ini pasangan dapat merevisi keputusan mereka dan dapat menghidupkan kembali perkawinan mereka jika mereka telah menyelesaikan perbedaan atau perselisihan diantara mereka.

Semua Ulama sepakat bahwa semua perjanjian dalam perkawinan adalah sah, dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berarti membatalkan kesepakatan. Syekh Abdullah al-Manii, anggota Dewan Ulama Senior Saudi, mengatakan bahwa seorang wanita sah menceraikan suaminya setelah sang suami melanggar syarat dalam perjanjian perkawinan mereka yang salah satu poinnya adalah bahwa suaminya itu tidak akan menikah dengan wanita lain selama mereka masih bersama.

      1. Kewarisan

Secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku dihampir atau bahkan diseluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang, maupun yang belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Negara Islam atau negara berpenduduk Muslim yang telah mengundangkan hukum kewarisan, ada yang menggabungkan hukum kewarisannya dengan undang-undang perkawinan dan ada pula yang memisahkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri.

Saudi Arabia termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.[22]

Mengenai warisan bagi agama non Muslim, dikalangan Saudi Arabia tidak memperbolehkan penganut agama lain untuk saling mewarisi. Dengan demikian seorang yahudi tidak bisa mewarisi orang nasrani, dan begitu pula sebaliknya.

      1. Perwakafan

Wakaf dalam hukum Islam sangat banyak menimbulkan pertanyaan, kapan wakaf itu terjadi pertama kali atau asal mula wakaf itu sendiri kapan. Banyak pendapat-pendapat yang mengungkapkan tentang sejarah wakaf dalam Islam. Diantara diungkapkan pertama kali bahwa wakaf yang melakukan pertama kali adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Karena pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh umar bin syabah dari amr bin sa’ad bin mu’ad, ia berkata: kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang muhajrin mengatakan adalah wakaf umar, sedangkan orang ansor mengatakn wakaf Rasulullah SAW ( asy-syaukani).

Seiring dengan berjalannya waktu bahwa negara di timur tengah, khususnya arab saudi sudah sangat mengenal wakaf dan juga pengembangannya, maka wajar-wajar saja sampai sekarang ini negara arab saudi kalau masalah perwakafan sudah sangat berkembang dibandingkan dengan negara yang masyarakatnya tidak menerapkan syariat Islam dalam negaranya.

Masalah perwakafan dalam Islam memberikan daya tarik bagi terpenuhnya dan terjaminnya kesuksesan pembangunan diantaranya melalui:

  • Kemajuan pembangunan menunjukan derajad pengabdian terhadap Allah.
  • Islam menegaskan tanggungjawab setiap insan terhadap pembangunan karena itu termasuk jihad.
  • Islam mengajak dengan cara ilmiyah menuju kesungguhan beramal.
  • Adanya petunjuk dalam penggunaan harta untuk tujuan pembangunan, maka tidak boleh berlebih-lebihan.
  • Perhatian terhadap penjagaan lingkungan.

Dari berbagai hal di atas negara Arab saudi yang menerapkan ajaran agama Islam, melakukan hal tersebut menggunakan wakaf sebagai perkembangan pembangunan dalam Islam dan untuk negara mereka sendiri, supaya pembangunan dalam Islam dan kuhususnya negara arab saudi sendiri seimbang antara pembangunan spiritual dan meterial.

    1. Analisis Penerapan Hukum Keluarga Saudi Arabia atas kasus Nikah di bawah umur

Penggunaan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai hukum yang dipakai untuk mengatur hukum keluarga oleh Saudi Arabia menyebabkan para hakim, ulama dan mufti harus lebih banyak mengeluarkan ijtihadnya dikarenakan umumnya sumber hukum yang mereka miliki. Tidak jarang para ulama tersebut mengalami perbedaan pendapat mengenai masalah yang sama.

Baik Al-Qur’an maupun as-Sunnah secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

Terjemahnya;

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.[23]

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.[24] Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid bagi orang perempuan.

Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Kematangan Jasmani 2), kematangan finansial/keuangan 3), Kematangan Perasaan 4).[25]

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

  1. Menurut ulama’ Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
  2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
  3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.[26]

Dengan demikian, usia pernikahan bagi seorang wanita menjadi penting artinya bagi kemaslahatan wanita itu sendiri. Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.

Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globlalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai.

Demikian juga halnya di Saudi Arabia, bahwa isu pernikahan di bawah umur menjadi perhatian khusus Mohamed al-Isa, Menteri Kehakiman Saudi Arabia, hingga mengatakan keharusan pemerintah untuk membuat regulasi tentang perkawinan di bawah umur setelah melihat fenomena seorang pria berusia 47 tahun menikahi seorang anak perempuan berusia 8 tahun.

Kasus ini sempat ramai di pengadilan Saudi, bahkan sampai ke tingkat pengadilan banding. Namun hakim yang menangani perkara, hakim Syaikh Habib al-Habib, lagi-lagi menolak membatalkan pernikahan tersebut, meski mempelai perempuan masih di bawah umur. Dengan alasan, begitu seorang anak perempuan sudah mengalami pubertas (menstruasi) dia bisa memutuskan sendiri apakah akan melanjutkan pernikahan atau akan mengurus proses perceraian. Lebih dari itu, Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh, Mufti Saudi Arabia, mengatakan bahwa menikahkan anak perempuan yang masih berusia 15 tahun atau kurang tidak melanggar syariah Islam, bahkan menurutnya syariah Islam memberikan keadilan bagi kaum perempuan.[27]

Terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari tradisi dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Paling tidak terdapat dua alasan utama terjadinya pernikahan dini, pertama, pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan secara ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu factor utama yang menjadi tiang pondasi munculnya pernikahan dini. Pernikahan dini meningkat ketika tingkat kemiskinan juga meningkat. Penyebab kedua adalah untuk melindungi anak gadisnya. Pernikahan adalah salah satu cara untuk memastikan anak perempuan mereka terlindungi sebagai sitri, melahirkan anak yang sah dimata hukum dan akan lebih aman jika memiliki suami yang dapat menjaga mereka secara teratur.

Seorang Praktisi hukum di Saudi, Abdul Rahman Al-Lahem mengungkapkan, kasus-kasus pernikahan di bawah umur anak-anak perempuan Saudi dengan lelaki yang jauh lebih tua, biasanya terjadi karena pertimbangan masalah finansial.[28]

Kalau implikasi di atas yang terjadi, maka perlu dilihat kemungkinan lain yang berkaitan erat dengan tren di atas. Bahwa keberadaan regulasi tentang usia perkawinan menjadi sebuah hal yang menarik. Karena masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius dan bahkan menjadi sorotan Komunitas internasional.

Hal dan sisi yang menarik adalah bahwa bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak. Dalam konteks seperti ini, posisi dan nasib wanita sebagai korban pernikahan dini dapat lebih memprihatinkan dan tragis lagi. Oleh sebab itu, aplikasi hukum keluarga pada masyarakat Saudi Arabia, banyak menghadapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial oleh sebagian masyarakat dunia.

Terakhir, realitas atas kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Saudi Arabia dapat dijadikan pembanding dalam kajian hukum Keluarga Islam, bahwa ketiadaan regulasi atas undang-undang pernikahan melahirkan diskriminasi bagi kaum perempuan secara sosial. Hanya saja seperti yang terlihat dalam makalah ini, regulasi tentang usia perkawinan di Saudi Arabia berjalan lamban mengingat perubahan tersebut menyentuh persoalan-persoalan kultural, yang menurut sejumlah ilmuan sosial, sulit untuk berubah.

BAB III

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Terbentuknya kerajaan Saudi Arabia, tidak terlepas dari peran dua tokoh utama yaitu Muhammad ibn Abd Wahhab dan Muhammad ibn Sa’ud, dari persekutuan antara visi spiritual dengan ambisi kekuasaan telah melahirkan gerakan religi politis yang menghasilkan kesuksesan gemilang dalam bentuk kekuasaan atas hijaz secara keseluruhan dan dengan demikian merubah bentuk negara menjadi kerajaan Arab Saudi (al-Mamlakah al-Arabiayah al-Sa’udiyah) pada akhir tahun 1925. Dengan raja pertama adalah Abd Aziz.
  2. Saudi Arabia adalah salah satu negara di timur tengah dalam bentuk kerajaan. Dan termasuk dalam negara-negara yang mengikuti dan memberlakukan hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik tradisional diberlakukan menurut Mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak pernah berubah dan tidak pernah terkodifikasi hingga sekarang. Dalam hal ini Saudi Arabia hukum perkawinannya sesuai dengan mazhab Hambali.
  3. Beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga yang ada di Saudi Arabia adalah: perwalian pernikahan, usia pernikahan, poligami, perceraian, hak asuh anak dan perwalian serta perjanjian perkawinan.
  4. Isu pernikahan di bawah umur yang terjadi di Saudi Arabia, banyak menghadapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial oleh sebagian masyarakat dunia. Oleh karena itu, regulasi tentang usia perkawinan menjadi sangat penting demi kemaslahatan perempuan itu sendiri menyangkut pengaruhnya terhadap pendidikan, kekerasan terhadap rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan psikologi anak.

Terakhir, realitas atas kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Saudi Arabia dapat dijadikan pembanding dalam kajian hukum Keluarga Islam, bahwa ketiadaan regulasi atas undang-undang pernikahan melahirkan diskriminasi bagi kaum perempuan secara sosial. Hanya saja regulasi tentang usia perkawinan di Saudi Arabia berjalan lamban mengingat perubahan tersebut menyentuh persoalan-persoalan kultural, yang menurut sejumlah ilmuan sosial, sulit untuk berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H.A. Mukti Aliran-aliran Islam Modern di Timur Tengah (Jakarta: Djambatan, 1995

Azizy, A.Qodri Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Jakarta: Teraju, 2004

Athibi, Ukasyah, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Jakarta: Gema Insani, 1998,

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegero, 2006

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Al-Hadhrami, Salim Bin Smeer Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu Desember 1994

Gibb, H.A.R Aliran-Aliran Modern dalam Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1990

John L. Islam dan Politik, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Mahmood,.Tahir Familiy Law Reform in The Muslim World. Bombay: The Indian Law Institute New Delhi. 1972

Mujieb, M. Abdul, et.al., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Qudamah,.Ibn Al-Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hambal Kitab Nikah. (Maktabah Syamilah Vol 2) Juz 3.

Rusli,,Dr.H. Ris’an Pembaharu Pemikiran Modern dalam Islam Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran), Jakarta; UI Press 1993

Suma, Muhammad Amin Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Suma, Muhammad Amin Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2005

az-Zuhaili, Muhammad at-Tanzhim al-Qadha’I fi al-Fiqh al-Islami Damaskus: Dar al-Fikr, 2002

(http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InsectionID=5703.

http://www.perisai.net/agama/saudi_bakal_larang_pernikahan_dibawah_umur/kirim#axzz2BALJ5L7I,

  1. Prof.A.Qodri Azizy, Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Jakarta: Teraju, 2004). h. 33
  2. Muhammad ibn Abd al-Wahhab lahir di Uyaynah, Nejd pada tahun 1703 M (1115 H). wafat tahun 1792 M (1206 H), ayahnya Abd Wahhab, seorang hakim di Uyaynah. Sedangkan kakeknya, Sulaiman bin Ali, seorang mufti dan penganut mazhab Hambali. Muhammad ibn Abd al-Wahhab adalah tokoh gerakan Wahabi yang berusaha memurnikan ajaran Islam dengan semboyan kembali kepada Islam yang asli seperti yang dianut dan dipraktekkan di zaman Nabi, Sahabat serta Tabi’in sampai abad ketiga hijri. Lihat Prof. Dr.H. Ris’an Rusli, M.A, Pembaharu Pemikiran Modern dalam Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h, 2
  3. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran), (Jakarta; UI Press 1993), h. 221
  4. Terletak dibagian barat Daya benua Asia, dan menempati bagian terbesar dari semenanjung jazirah arab (2.000.000 km2). Letak yang istimewa ini menjadikannya memiliki hubungan dengan kebudayaan-kebuayaan kuno yang telah terbentuk ditimur tengah. Berbatasan disebelah utara dan timur laut dengan yordania, Kuwait dan Irak. Disebelah selatan berbatasan dengan Republik yaman. Disebalah timur teluk Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan kesultanan oman disebelah barat laut merah. Lihat (http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InsectionID=5703. Diakses pada tanggal 15 April 2016.
  5. Pada prinsipnya Muwahhidun bukanlah gerakan bangsa Arab, Inspirasinya berasal dari aliran Hambali yang melahirkan tokoh Ibn Taymiah. Walaupun sudah berkurang jumlahnya aliran ini masih ada di Hijaz, Iraq dan Palestina. Lihat H.A.R Gibb, Aliran-Aliran Modern dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).h. 44
  6. H.A. Mukti Ali, Aliran-aliran Islam Modern di Timur Tengah (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 54
  7. John L. Esposito, Islam dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.140
  8. Prof. Dr.H. Ris’an Rusli, M.A, Pembaharu Pemikiran Modern dalam Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h. 10
  9. Ibid,
  10. Ibid,
  11. Ibid,
  12. Ibid,
  13. Tahir Mahmood. Familiy Law Reform in The Muslim World. (Bombay: The Indian Law Institute New Delhi. 1972). Hal. 162-163.
  14. Muhammad az-Zuhaili, at-Tanzhim al-Qadha’I fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. 218
  15. Ibid,
  16. Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 190
  17. Ibid,
  18. Ibid,
  19. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 162
  20. Ibn Qudamah. Al-Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hambal Kitab Nikah. (Maktabah Syamilah Vol 2) Juz 3. Hal 9.
  21. Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2005),h. 195
  22. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegero, 2006), hlm. 62.
  23. M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.
  24. Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 351-352.
  25. Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, , (Surabaya: Mutiara Ilmu Desember 1994), hlm. 3-4.
  26. http://www.perisai.net/agama/saudi_bakal_larang_pernikahan_dibawah_umur/kirim#axzz2BALJ5L7I, Diakses pada tanggal  09 April 2016
  27. Ibid
Hukum Islam di Saudi Arabia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *